Perancangan Desain Website Perusda Percetakan dan Penerbitan Kab. Sragen

Saatnya bila's blog jadi tempat berbagi ilmu,kali ini tugas akhir si bila bakal di post disini.

BAB I

PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang Masalah

1.             Alasan Pemilihan Tema

Pada saat ini usaha yang bergerak dibidang grafis percetakan mengalami perkembangan begitu pesat setiap tahun. Usaha dalam bidang grafika selalu mengikuti perkembangan tanpa mengenal musim. Banyak perusahaan percetakan yang mulai tumbuh dan bersaing untuk memberikan hasil produksi yang maksimal kepada masyarakat akan keperluan barang – barang cetak. Sudah menjadi sifat alamiah manusia ingin memberikan suatu informasi kepada orang lain tentang suatu produk dengan media yang menarik agar orang yang menerima informasi mau membeli ataupun sekedar mengetahui tentang produk yang ditawarkan. Inovasi dalam bidang cetak mencetak juga terus mengalami kemajuan dengan banyaknya tempat yang melayani jasa cetak offset bahkan saat sekarang ini tren digital printing juga berkembang pesat.

Sebagai salah satu warga Sragen yang ingin berpartisipasi memajukan kotanya, penulis yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang desain grafis mencoba menawarkan suatu media penyampaian informasi dan promosi “Perusda Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen” melalui website.

                                                                                                         

2.             Alasan Pemilihan Jenis Karya

Saat ini internet sudah dianggap sebagai suatu hal yang penting. Dengan bertambah banyaknya website menjadikan internet sebagai wadah penyedia informasi yang bersifat global. Selain itu website juga dapat menjadi media komunikasi yang sangat ideal bagi orang – perorangan maupun perusahaan.

Internet akan menyapu kita seperti sebuah gelombang pasang yang akan menenggelamkan setiap orang yang dilewatinya yang tidak siap untuk hidup dalam sebuah masyarakat informasi. (Bill Gates, Chairman of Microsoft Corp.) sumber : www.microsoft.com

Sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi hingga saat ini berkembang sangat pesat dan  membuat interaksi antar manusia menjadi sangat mudah, sangat cepat dan telah memberikan akibat langsung pada segala sisi perkembangan teknologi informasi telah mengubah komunikasi dunia, khususnya bidang bisnis dan pendidikan menjadi sangat maju dan global.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik atau disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia dengan media internet maka website dipilih sebagai sarana media promosi karena berbeda dengan media promosi lainnya, seperti ; baliho, poster, pamflet, dan sebagainya. Website lebih praktis, ekonomis, dan efektif dalam segi penyampaiannya kepada masyarakat.

Secara singkat dapat dipahami bahwa website adalah sebuah cara atau tempat di internet untuk mempermudah tukar menukar dan memperbaharui informasi, menampilkan sesuatu produk, baik berupa barang atau jasa atau lainnya, yang dapat dikunjungi siapa saja dan dapat melakukan interaksi secara aktif. Di samping kelebihan website juga terdapat kekurangan yang dimiliki, di antaranya adalah : harus membutuhkan koneksi internet untuk bisa membuka atau mengakses website, rawan dengan tindak kejahatan dalam dunia internet seperti adanya hacker dan sebagainya.

Meski demikian website tetap dipilih sebagai sarana informasi dan media promosi Perusda Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen karena beberapa keunggulan yang dimiliki dan sebagai respon terhadap kemajuan teknologi informasi pada era sekarang yang menggunakan media internet.

                                                                                                         

B.     Tujuan dan Manfaat

1.        Tujuan

Tujuan pembuatan Karya Tugas Akhir dengan judul  “Perancangan Desain Website Perusda Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen” adalah sebagai berikut:

a.         Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah terciptanya website Perusda Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen sebagai karya penulis.

b.        Dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang di dapat pada masa perkuliahan untuk merancang website.

c.         Ingin menjelaskan proses perancangan website

2.        Manfaat

Penulis berharap Karya Tugas Akhir ini dapat memberikan berbagai manfaat, di antaranya :

a.         Sebagai referensi bagi mahasiswa Seni Rupa dan Desain yang ingin merancang sebuah website.

b.        Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran terhadap rencana pembuatan website yang belum tercapai di Perusda Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen.

c.         Nantinya, dapat digunakan sebagai media alternatif dalam mempromosikan Perusda Percetakan dan Penerbitan dalam bentuk website.

Wanita dan Sepeda Motor

kali ini bila si empunya blog pengen bahas sesuatu yang serius buat para wanita yang mempunyai hoby sama kaya bila. judulnya "Wanita dan Sepesa Motor", kenapa dikasi judul itu, karena pertama si empunya blog ini hoby banget melakukan perjalanan jauh pake motor bahkan kalo ada yang ngajakin touring luar jawa mungkin mau kali ya...
tapi bukan tanpa resiko wanita mengendari sepeda motor. Berkali - kali si empunya blog sering di nasehati mama, kakak, tetangga, budhe, om, tante, eyang, pacar *kayak punya pacar aja*,dan teman - teman dekatnya tentang ini itu yang berhubungan dengan efek berkendaraan motor jarak jauh dalam frekuensi waktu sering. Bukannya ga peduli, atau ga mau denger omongan mereka nih, tapi karna bila hoby banget nih jalan - jalan menjelajah tempat baru pake motor,..alasannya simple aja "Pengen Menikmati Perjalanan lebih santai tanpa takut kesasar kaya naek bis"
okey, ga usah banyak - banyak langsung aja kita bahas apa saja efek berkendara sepeda motor buat kesehatan dan lain - lain yang masih berhubungan sama motor dan kesehatan

Resiko penyakit yang perlu diwaspadai...(nyengir dikit deh, ketakutan)

1. Bisa menyebabkan kehilangan fungsi motorik atau menurunnya fungsi kognitif.
Bisa diminimalisir dengan cara saat bersepeda motor kenakanlah helm standar yang
sekarang orang bilang helm SNI. setidaknya apabila terjadi kecelakaan yang
menimpa kepala resiko terkena benturan bisa dihindari meskipun masih ada
kemungkinan ceder *setidaknya mengantisipasi lebih baik daripada mengobati*
Biarpun jarak dekat pake helm tetap harus, biar aman.

2. Selain tadi diatas, helm juga berfungsi buat perlindungan dari tinitus.*bingung
ya?tinitus? Tinitus itu gangguan berupa telinga berdenging. Ada peneliti
membuktikan, tinitus ini bisa terjadi pada orang - orang yang mengendarai sepeda
motor dalam jarak jauh dan terus - menerus tanpa perlindungan yang memadai.
Jika tidak diatasi, pengendara motor bisa merasa tidak nyaman dan frustasi karena
telinga terus berdenging dan bisa kehilangan pendengaran.

3. Rentan terkena nyeri kronis atau kram di pinggul, punggung, lutut, dan bahu.
*empunya blog udah kena apa yah kayaknya. Caranya meredakan,bisa dengan berjalan
- jalan sejenak atau memutar bahu ke depan dan ke belakang.

4.Membuat tubuh jadi gak fit. Hal ini dikarenakan terlalu banyak terpapar angin
kencang. Jadi, kalo mau perjalanan jauh, pake jaket tebal lebih baik.
Lagi - lagi ini langkah antisipasi sebelum kena lebih baik mencegah.

5.Terkena paparan polusi. "Para biker yang hoby laju 60 km PP tiap hari rentan
terkena paparan partikel kimia hasil buangan kendaraan bermotor". Ungkap para
ahli toksikologi lingkungan. Gas buangan yang berbahaya diantaranya S02,N02 dan
C02. Paparan gas buangan itu jika berlebihan bisa memberi efek pusing, kekurangan
oksigen, dan mual. Dalam jangka panjang paparan gas buangan itu dalam konsentrasi
tinggi bisa bersifat karsinogenik alias menimbulkan kanker. Untuk itulah kalo naik
motor pake masker yang memadai ya..

Sub Judul baru tentang wanita dan sepeda motor tapi masih ada kaitannya dengan keselamatanya juga.

Sekarang ini dibilang jamanya emansipasi wanita, begitu kata para - para wanita kebanyakan. Ini merupakan impak luar biasa dari perjuangan Ibu Kita Kartini untuk emansipasi perempuan.
Tapi perlu digaris bawahi, biarpun emansipasi tapi kesadaran berkendara motor dengan baik dan benar

Tanpa disadari para perempuan - perempuan sering melakukan hal berbahaya dalam berkendara sepeda motor misalnya seperti dibawah ini:
1. Ada beberapa kaum perempuan kalo memegang setang kemudi dengan posisi terbalik atau punggung tangan menghadap kebawah dengan alasan panas dan upaya tidak menjadi jauh lebih gelap.
Padahal perlu diketahui dan digaris bawahi hal ini

New experience terulang kembali

hem,..pagi2 udah harus sibuk mempersiapkan diri berangkat ke jogja.
mengulag pengalaman baru yang sebenernya sih udah pernah dialami.ehehehe...
yah,pagi ini aku mo interviw di Jogja,sebenarnya bukan pengalaman pertama sih, karna aku udah ngalaminya sebelumnya.
berganti pekerjaan sana - sini, mencoba mencari yang cocok dihati.
tadinya mo tak lepas aja nih karna tempatnya jauh banget, bahkan diluar bayanganku.
sebenere aku kirim lamaran itu iseng - iseng berhadiah aja. ternyata beneran dipanggil. Tapi it's okelah ada kakakku yang mau nganterin aku, yaudah aku putusin dengan cara singkat dan mungkin orang menganggap ini gila, dalam waktu 3 hari musti melakukan perjalanan jauh sana sini.
Jam 7 pagi berangkat dari sragen menuju semarang dengan niatan bulat nan bertekad untuk ketemu dosen pembimbing, tapi begitu udah lewat jam 2 sian.jrenggg,...
buka hape ternyata ada sms buat interview esok pagi jam 11 di jogja, whats???setengah kaget dan ga percaya. dari yang tadinya bimbang, lalu kakakku bilang."yaudah kamu pulang sekarang juga, besok berangkat pagi kejogja".
gak pake mikir setahun akhirnya aku putusin dengan mantapnya.
"okey....aku berangkat.
dan teman - temanku tak percaya, weiss...wonder woman tenan "katanya"
sambil tertawa,...
hahahahaha...."wonder woman apanya, ini namanya gila.com.
sebaiknya jangan ditiru,..



esok paginya...
sudah saatnya aku berangkat, semoga nanti diperjalanan aman, lancar dan terkendali.
dan semoga aku bisa diterima kerja untuk tempat ini.

Ketemu cinta diparkiran

Kadang banyak hal tak terduga yang sebenernya pengen dihindari dan nggak pengen dirasakan tiba – tiba menghampiri kita disaat yang nggak pernah kita tahu. Dunia itu ternyata sempit untuk sebuah sebutan bernama “CINTA”. Sekeras apapun menolak, tapi apabila takdir berkata iya, maka jalan cintapun akhirnya dibelokkan juga. Bahkan hati seorang manusia sekalipun akan mampu dibolak – balikkan.

“First day……”,akhirnya untuk satu bulan lebih dua minggu bakal merasakan jadi orang kantoran. Sambil mengenakan jas kuning kebanggaan universitas, melangkah pelan dengan perasaan tak menentu menuju garasi dan menyalakan motor kemudian meluncur kesebuah tempat baru bernama kantor.

“Bolos,…enggak,..bolos,,…enggak…”, berbicara dalam hati.

“Ah,….tenang, tarik nafas, dan fikirkan hal positif”, semua pasti bisa dihadapi hari ini. Hari pertama dimana aku akan berkenalan dengan orang – orang baru yang mungkin saja ada yang tidak ramah dll.

Dan semua orang yang mulai masuk pun memandang dengan tatapan yang bermacam – macam. Ada yang merasa aneh karena melihat warna kuning yang mencolok mata, ada yang biasa saja, bahkan ada yang ramah sampai mengajak berjabat tangan. Akhirnya surat dari kampus dan badan perijinan itu sampai ditangan pegawainya dan hari pertama kerja lapangan dimulai.

“ehm,…mbaknya yang hari jum’at kemarin datang ya?” Tanya mbak Endah, salah satu pegawai yang mengurusi administrasi dan kepegawaian di kantor itu.

“iya mbak,…” jawabku sambil senyum dan berusaha tetap tenang.

“tapi, direkturnya belum dating kan mbak?” sahut yang lainnya lalu berkata “bagaimana kalau besok kembali lagi?”

“whats….???!!!” Yang bener aja, udah rapi begini, dalam surat hari ini sudah dimulai, masa disuruh pulang lagi? “kataku dalam hati”, tapi lagi – lagi aku hanya tersenyum dan terlihat sabar dan tenang.

“eh,ngawur…!!, disuratnya hari ini udah mulai masuk sini mbaknya” sahut mas Krisna. Orang bermata sipit yang sepintas melihatnya saja sebenarnya membosankan, tapi tak apalah karna dia, hari itu aku bisa mulai kerja lapanganku.

“oke, kalo begitu mbaknya ikut saya” kata mbak Endah

“sementara mbaknya duduk ditempatnya mas Agus dulu, orangnya nggak masuk.”

“iya mbak”,manggut – manggut sambil senyum sok manis.

“Selamat pagi,…” sapaku kepada semua pegawa yang aku lewati ruangannya.

“Mas Hary, titip mbaknya ini ya…”sementara biar duduk ditempatnya mas Agus dulu, sekalian nunggu direkturnya datang.

“oke mbak Endah,..”

“Pagi mbak,..namanya siapa?”sapa Mas Hary dan kemudian berlanjut dengan Tanya jawab soal materi apa saja yang di dapat dikuliah.

Dan pekerjaan pertama langsung mendarat dimeja,…

“tolong dikerjakan, ya mbak” perintah Mas Hary.

Dan saatnya kerja dimulai,entah karna grogi atau karna ga ada temen. Aku mendadak menjadi orang yang seperti sakit gigi. Diam seribu bahasa, panas dingin dan mendadak blank …

“Lar,….”teriak seorang laki – laki dari luar ruangan, lalu mengintip.

“lho….????!!!!”

“Ular, kemana mas Hary?” Tanya laki – laki itu.

“enggak, masuk, jawabnya enteng”

“oh, iya mbak…itu mas Joko”.

Sambil cengar – cengir laki – laki itu keluar dari ruangan lalu bertanya sama yang lain dan merencanakan sesuatu yang bakal membuat orang panic.

“Sepertinya, ini menjadi pertanda buruk…” .

Aku penasaran dengan pemilik kursi ini, sebenarnya seperti apa sih orangnya. Pasti aneh dan bener – bener aneh. Seperti biasa, aku orang yang suka iseng dan buka – buka folder orang tanpa ijin.

Dan “jebrett…..”, apa ini,…??? Orangnya beneran yang ini apa ya?

Sejenak berfikir, dan tersenyum sewajarnya saja, tapi dalam hati mungkin ngakak se ngakak ngakaknya. Terus saja melihat semua isi foto, mungkin orang yang tadinya waras bisa tiba – tiba dikira gila karna senyam – senyum sendiri. Ah.,..tapi lama – lama membosankan hanya melihat – lihat gambar dikomputer oranglain. Lalu berlanjut memuka folder kerja di perusahaan daerah itu.

“owh,…seperti ini toh kerjanya orang kantoran. Ternyata enak tapi membosankan karena apa yang dikerjakan setiap harinya hanya itu – itu saja. Tapi merasa beruntung juga sih PKL di perusahaan daerah itu, udah berasa jadi tamu spesial.

Sebenernya males juga harus dengan terpaksa magang ditempat itu, tapi ya gimana lagi. Deadline yang membuatku harus melaksanakan semester itu juga, atau kalo nggak mungkin bakal lulus lebih lama lagi gara2 menunda sks.

Hari pertama, minggu pertama. Semua hal yang dilakukan serba pertama kali. Masih asing, masih berasa jadi orang yang aneh ketika menghadapi pegawai – pegawai yang rata – rata usia mereka sebenarnya masih tergolong muda. Tapi lumayan tua untuk seumuranku. Aktivitas baru bukan sebagai mahasiswa seperti biasanya, semua serba ada aturan. Peraturan pertama yang udah dijelaskan sama mbak endah adalah, masuk mulai setengah delapan pagi kemudian apel pagi lalu pulang setengah tiga sore untuk hari senin sampai dengan jum’at, lalu sabtu setengah hari kerja, ekstra hari jum’at ditambah senam pagi beserta instruktur yang mungkin bodynya seksi atau mungkin hiiiiii……., lalu pakai baju hitam putih + jas wajib dari universitas yang mencolok mata. Jam dua belas siang istirahat satu jam.

Secangkir Kopi Cinta

Aku masih mampu tersenyum ketika aku melihatnya telah bahagia dengan yang lain.
Aku masih senantiasa mendoakannya walaupun seringkali aku tersakiti olehnya.
Cinta mengajarkan aku untuk tetap semangat.
Cinta mengubah pahit menjadi manis, keruh menjadi bening, sakit menjadi sembuh, penjara menjadi telaga, dan kemarahan menjadi rahmat
Aku tak pernah mencintai seseorang seperti bunga, karena bunga akan mati ketika musim berganti. Aku mencintai seperti sungai, karena sungai mengalir selamanya.
Awal dari cintaku adalah membiarkan orang yang aku cinta menjadi dirinya sendiri dan tidak akan pernah merubahnya menjadi gambaran yang aku ingin.
Aku tak pernah menuntut untuk dicintai Aku tak pernah tahu ketika aku akan jatuh cinta.
Namun apabila saatnya itu,aku ingin meraihnya dengan kedua tanganku dan tak akan kubiarkan dia pergi dengan sejuta tanda tanya dihatinya.
Aku hanya ingin mencintai orang sekedarnya saja, karna aku tak kan pernah tahu jika pada suatu hari kelak ia berbalik menjadi orang yang aku benci dan Aku hanya ingin membenci orang sekedarnya saja, karna aku tak pernah tau jika pada suatu hari kelak ia menjadi orang yang aku cintai. dan kebahagiaan dalam hidupku adalah keyakinanku bahwa aku dicintai.

Quote Of The Day

Berpikirlah 100 kali sebelum Anda mengambil keputusan.

Tapi sekali keputusan telah diambil, jagalah keputusan itu.

(Muhammad Ali Jinnah (1876 – 1948))

Hanya orang yang paling bijaksana dan paling bodoh yang tidak pernah berubah.

(Confucius (551 – 479 SM), Filsuf China)

“Saya tidak berharap menjadi segalanya bagi setiap orang.

Saya hanya ingin menjadi sesuatu untuk seseorang.”

Javan, penemu gas laser kelahiran Iran

Anda tidak bisa membenci akar pohon tanpa membenci pohonnya.

Malcom X (1925 - 1965)

Pejuang antidiskriminasi Amerika Serikat

Hal paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan.

Peter Drucker (1909-2005)

Pakar manajemen kelahiran Austria

Jika Anda ingin sesuatu untuk dikatakan, mintalah kepada laki – laki. Jika Anda ingin sesuatu untuk dikerjakan, mintalah pada perempuan.

Margaret Thatcher, politisi dan mantan Perdana Menteri Inggris.

“Apalah arti hidup saya jika tidak banyak memberi manfaat kepada orang lain”.

Johan Wolfgang von Goethe

Penulis puisi dari drama asal jerman.

Tujuan paling prinsip dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal – hal baru, tidak hanya mengulang apa yang dilakukan generasi sebelumnya: manusia yang kreatif, memiliki daya cipta, dan penemu.

Jean Piaget (1896-1980), psikolog swiss

Pelihara pikiranmu dengan gagasan besar, untuk meyakini bahwa keberanian melahirkan pahlawan.

Benjamin Disraeli (1804-1881), politikus Inggris

“Hati seorang ibu itu sangatlah dalam dan di dasar hatinya yang paling dalam, Anda akan selalu menemukan pintu maaf”.

Honore de Balzac (1799-1850), novelis Prancis

“Saat Anda berhenti berubah, saat itulah Anda berakhir.”

Benjamin Franklin (1706-1790), ilmuwan, filsuf dan penulis asal Amerika Serikat.

Perda Perusda Percetakan dan Penerbitan Kab. Sragen

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 21 TAHUN 2003

PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upayamewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah berfungsi untuk menunjang perkembangan perekonomian daerah dalam bidang jasa pelayanan percetakan dan penerbitan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka perlu diperhatikan eksistensi, kelangsungan dan pengembangan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 1971 tentang Perusahaan Percetakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini dan peraturan perundang-udangan yang berlaku maka perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dnegan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sragen;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen

3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

5. Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat PD. Percetakan dan Penerbitan adalah Perusahaan Daerah Percetakan dan penerbitan Kabupaten Sragen;

6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen.

8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini disempurnakan pendirian PD. Percetakan dan Penerbitan atas kuasa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

(2) PD. Percetakan dan Penerbitan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

Visi PD. Percetakan dan Penerbitan adalah percetakan yang prima dan mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen.

Pasal 4

Misi PD. Percetakan dan Penerbitan adalah :

a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b. menjamin mutu produk cetak.

c. mengembangkan usaha.

d. memberikan pelayanan terbaik.

e. mengembangkan teknologi.

f. mengendalikan harga cetakan.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap PD. Percetakan dan Penerbitan berlaku segala macam hukum di Indonesia.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

(1) PD. Percetakan dan Penerbitan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.

(2) PD. Percetakan dan Penerbitan dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Unit Usaha lain di wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pendirian Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Unit Usaha lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Direktur Utama dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB V

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 7

PD. Percetakan dan Penerbitan bertujuan untuk turut serta memperkembangkan perekonomian daerah guna menunjang pembangunan daerah pada khususnya dan melaksanakan kegiatan perekonomian nasional pada umumnya guna memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah sendiri dan masyarakat akan keperluan barang-barang cetakan serta sebagai salah satu sarana bagi sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 8

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, PD. Percetakan dan Penerbitan berpedoman pada azas-azas ekonomi perusahaan daerah serta prinsip-prinsip akuntansi perusahaan.

(2) Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, PD. Percetakan dan Penerbitan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Swasta.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini :

a) Harus saling menguntungkan

b) Sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya

c) Dilaksanakan oleh Direktur Utama melalui Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1) Modal PD. Percetakan dan Penerbitan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Modal PD. Percetakan dan Penerbitan dapat berasal dari :

a. Pemerintah Daerah;

b. Pinjaman dari pihak ketiga;

c. Bantuan tidak mengikat.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 10

(1) Pengelolaan terhadap PD. Percetakan dan Penerbitan sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi.

(2) Direksi dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Badan Pengawas.

(3) Tanggung jawab administrasi fungsional PD. Percetakan dan Penerbitan kepada Bupati dilakukan oleh Direktur Utama.

Pasal 11

Struktur organisasi dan tata kerja PD. Percetakan dan Penerbitan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Pertama

Susunan

Pasal 12

(1) Anggota Direksi terdiri paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

(2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama pada PD. Percetakan dan Penerbitan.

(3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

(4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Percetakan dan Penerbitan setiap tahun.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

(1) Pengusulan anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus.

(2) Syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

d. Setia dan taat kepada Negara dan pemerintah Republik Indonesia;

e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan diutamakan mempunyai pendidikan sarjana;

f. Berkelakuan baik yang membuktikan dengan Surat Keterangan Polri.

g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;

h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

i. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun;

j. Berdomisili di daerah

(3) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

a. Mempunyai kepribadian dan jiwa kepemimpinan yang baik;

b. Memiliki pengetahuan yang luas, kecakapan manajemen dan pengalaman kerja yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan khususnya dibidang percetakan dan penerbitan.

(4) Anggota Direksi tidak diperkenankan untuk memangku jabatan rangkap sebagai berikut :

a. Anggota Direksi perusahaan daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;

b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Perangkat Daerah;

Pasal 14

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Badan Pengawas.

(2) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

(1) Antara sesama anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajad ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.

(2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah mendapat pertimbangkan dari badan Pengawas.

Pasal 16

(1) Anggota Direksi berhenti karena :

a. meninggal dunia

b. berakhira masa jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 12

c. pindah tugas

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati sebelum habis masa jabatannya karena :

a. permintaan sendiri;

b. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;

c. melakukan tindakan atau sikap yang merugikan PD. Percetakan dan Penerbitan;

d. melakukan tindakan atau dikap yang bertentangan baik dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara.

(3) khusus dalam hal diduga terhadap tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf b dan c Pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya dan Bupati atas usul Badan Pengawas dapat menunjuk pelaksana tugas.

(4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

(5) Dalam hal ini terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh badan pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan sidang Badan Pengawas.

b. Dalam sidang tersebut Badan Pengawas memutuskan apakh Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati

c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b Pasal ini, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya;

d. Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) a dan b Pasal ini, tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian sementara dan Keputusan Bupati menjadi batal menurut hukum.

e. Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh anggota Direksi yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan dimaksud diterimanya.

f. Bupati mengambil Keputusan terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e Pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat keberatan diterimanya.

g. Keputusan Bupati tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.

h. Apabila Bupati tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan dimaksud dalam ayat (5) huruf f Pasal ini, maka Keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan keberatan yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

(6) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, merupakan suatu perbuatan pidana, maka dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, Direksi bertugas :

a. memimpin semua kegiatan PD. Percetakan dan Penerbitan;

b. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Unit Usaha Lain;

c. merencanakan dan menetapkan program kerja PD. Percetakan dan Penerbitan;

d. mengurus dan mengelola administrasi keuangan;

e. melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan;

f. menyelenggarakan administrasi umum;

g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi;

h. mewakili PD. Percetakan dan Penerbitan baik didalam dan diluar pengadilan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, anggota Direksi mendapat pembagian tugas sesuai dnegan bidang tugasnya masing-masing.

(3) Pembagian tugas anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Direksi dengan persetujuan Bupati dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. mengadakan perjanjian hutang dengan Pihak Ketiga

b. mengikat PD. Percetakan dan Penerbitan sebagai pananggung;

c. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tidak bergarak;

d. mengadakan investasi baru;

e. penyertaan modal dalam perusahaan lain;

f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan badan Pengawas.

(3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili PD. Percetakan dan Penerbitan dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Direksi mengusulkan kepada bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan PD. Percetakan dan Penerbitan yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi untuk dihapuskan atau dijual dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bupati dapat memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, setelah melakukan pemeriksaan.

Bagian keempat

Penghasilan

Pasal 20

(1) Direksi menerima gaji, penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Direksi tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap.

Bagian Kelima

Pesangon

Pasal 21

(1) Direksi berhak atas pesangon yang ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bila diberhentikan dengan hormat karena jabatan pertama berakhir mendapat pesangon 400% dari gaji bersih tahun terakhir;

b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon 600% dari gaji bersih tahun terakhir.

(2) Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga bagi anggota Direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

(4) Bagi Direksi yang diangkat dari Pegawai PD. Percetakan dan Penerbitan berhak menerima pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau memilih menjadi Pegawai PD. Percetakan dan Penerbitan dengan diberi pangkat sama dengan pangkat Pegawai yang tertinggi di PD. Percetakan dan Penerbitan.

Bagian Keenam

Cuti

Pasal 22

(1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai PD. Percetakan dan Penerbitan.

(2) Pejabat yang berhak memberi cuti adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Susunan

Pasal 23

(1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

(2) Susunan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Perangkat Daerah dari atau orang yang profesional yang kegiatannya berhubungan dengan PD. Percetakan dan Penerbitan serta mampu melaksanakan tugas Badan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

(1) Anggota Badan Pengawas yangdiangkat mempunyai dedikasi dan kemampuan untuk menjalankan kebijakan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan PD. Percetakan dan Penerbitan.

(2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan PD. Percetakan dan Penerbitan.

Pasal 25

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Pengawas dilakukan oleh Bupati.

(2) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

(3) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 22.

(4) Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajad ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

(2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari bupati.

Pasal 27

(1) Anggota badan Pengawas berhenti karena :

a. meninggal dunia

b. berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

c. Pindah tugas keluar daerah.

(2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati sebelum habis masa jabatannya karena :

a. Permintaan sendiri;

b. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;

c. Melakukan tindakan atau sikap merugikan PD. Percetakan dan Penerbitan;

d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan baik dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepantingan Negara.

(3) Dalam hal diduga terdapat tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan d Pasal ini, anggita Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.

(4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya dengan tembusan disampaikan kepada Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.

(5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu siang Badan Pengawas yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahu tentang pemberhentian sementaranya.

Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersangkutan dianggap menerima keputusan sidang Badan Pengawas.

b. Dalam sidang Badan Pengawas tersebut diputuskan bahwa anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau keputusan pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati.

c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal Keputusan Sidang Badan Pengawas tersebut Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secar atertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya;

d. Dalam hal ini penyampaian surat keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c Pasal ini, maka pemberhentian sementara ini menjadi batal menurut hukum.

(6) Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a dan b Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara, itu diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka keputusan pemberhentian sementara tersebut menjadi batar menurut hukum.

(7) Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan dimaksud diterimanya.

Bupati mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2(dua bulan sejak surat keberatan diterimanya dan keputusan tersebut mengikat semua pihak.

(8) Apabila Bupati tidak mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, maka Keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan keberatan yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

(9) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan d Pasal ini merupakan suatu perbuatan pidana maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 28

(1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya membantu Bupati dan berkewajiban :

a. Merumuskan kebijakan dibidang pengelolaan PD. Percetakan dan Penerbitan, memberikan pendapat dan saran mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran PD. Percetakan dan Penerbitan serta perubahan dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;

b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya PD. Percetakan dan Penerbitan dan Direksi;

c. Mengawasi pelaksana rancangan kerja dan anggaran PD. Percetakan dan Penerbitan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi;

d. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai masalah-masalah penting bagi perusahaan, dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati disertai saran mengenai langkah perbaikan yang ditempuh;

e. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala pada tiap triwulan dan tahunan serta setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan PD. Percetakan dan Penerbitan dari hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas;

f. Meneliti rancangan anggaran dan perubahannya serta menyiapkan persetujuan Bupati 3(tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, neraca PD. Percetakan dan Penerbitan pada akhir tahun buku dan menyampaikan saran tindak;

g. memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijakan Bupati;

h. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan Bupati.

(2) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang :

a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan PD. Percetakan dan Penerbitan;

b. Meminta Direksi dan atau Pegawai PD. Percetakan dan Penerbitan lainnya dengan sepengetahuan Direksi untukmenghadiri rapat Badan Pengawas;

c. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PD. Percetakan dan Penerbitan.

Bagian keempat

Tata Kerja

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 adalah sebagai berikut :

a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi;

b. Dalam rapat berkala dimaksud dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya;

c. Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;

d. Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

(2) Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direksi.

(3) Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 31

(1) Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Badan Pengawas dibebankan pada anggaran PD. Percetakan dan Penerbitan.

(2) Kepada Anggota Pengawas diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(1) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain bagi Direksi dan Pegawai diatur dan ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB XI

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 33

(1) Direksi, anggota Badan Pengawas dan Pegawai yang karena tindakan melawan hukum dan karena melalaikan tugas kewajiban serta wewenang yang dibebankan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD. Percetakan dan Penerbitan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi terhadap Direksi, anggota badan Pengawas dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TAHUN BUKU

Pasal 34

Tahun Buku PD. Percetakan dan Penerbitan adalah tahun takwim.

BAB XIII

PENGELOLAAN ANGGARAN

Bagian Pertama

Anggaran

Pasal 35

(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku rencana anggaran PD. Percetakan dan Penerbitan disampaikan oleh Direktur Utama kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

(2) Perubahan anggaran PD. Percetakan dan Penerbitan yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direktur Utama kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Pengesahan rencana anggaran dan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

(4) Apabila sampai permulaan tahun buku rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini belum disahkan maka rencana anggaran tersebut dianggap disahkan dan berlaku sepenuhnya.

(5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung tanggal oenerimaan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Bupati tidak memberikan keberatan tertulis maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penggunaan laba

Pasal 37

(1) Penggunaan laba bersih PD. Percetakan dan Penerbitan setelah dikurangi pajak dan Dana Penyusutan, ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk kas Daerah sebesar 55 %

b. Untuk cadangan umum sebesar 20 %

c. Untuk jasa produksi sebesar 10 %

d. Untuk dana pendidikan sebesar 3%

e. Untuk dana sosial dan bantuan sebesar 2 %

f. Untuk sumbangan dana pensiun / pesangon sebesar 10 %

(2) Penggunaan laba utnukcadangan umum apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaannya lain dengan persetujuan Bupati.

(3) Cara mengurus dan menggunakan Dana Penyusutan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan persetujuan Bupati.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 38

(1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan Bupati dapat menunjuk akuntan untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggungjawaban PD. Percetakan dan Penerbitan.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati dan Badan Pengawas.

(3) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atau penguasaan serta pertanggungjawaban PD. Percetakan dan Penerbitan.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 39

(1) Pembubaran PD. Percetakan dan Penerbitan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatur.

(3) Jika PD. Percetakan dan Penerbitan dibubarkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 1971 tentang Perusahaan Percetakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 22 Oktober 1971 Nomor HUK.G.67/58/8 dan diundangkan pada tanggal 11 Nopember 1971 dan dimuat dalam Lembara Daerah Tahun 1972 seri C No. 3.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen

Pada tanggal 17 Nopember 2003

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen

Pada tanggal 18 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Drs. SRIMOYO TAMTOMO, S.H, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2003

NOMOR 34 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SRAGEN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi untuk menunjang perkembangan perekonomian daerah dalam bidang jasa pelayanan percetakan seta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka perlu diperhatikan eksistensi, kelangsungan serta perkembangannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 1971 tentang Perusahaan Percetakan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu disesuaikan.

Untuk maksud tersebut diatas perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 1971 dan menetapkan serta mengatur kembali Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2003 NOMOR 65 SERI E NOMOR 2